JAKARTA – Partai Rakyat Demokratik (PRD) memperingati
Hari Ulang Tahun ke-17 di Aula Perpustakaan Nasional (Perpusnas), di
Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2013). Sedikitnya 500-an
anggota dan simpatisan PRD menghadiri acara tersebut.
Acara yang dimulai sekitar pukul 15.00
WIB itu dibuka dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Setelah itu, Rizal
Abdulhadi, aktivis Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat (Jaker), memandu
untuk menyanyikan Mars Partai Rakyat Demokratik (PRD). Kemudian
pembacaan puisi tentang PRD oleh Ririn Sefsani.
Acara kemudian dilanjutkan dengan pidato politik dan sekaligus
refleksi perjalanan 17 tahun PRD. Web Warouw, salah seorang pendiri PRD,
menyinggung soal cita-cita politik pendirian PRD. Menurutnya, sejak
didirikan secara legal tahun 1996 hingga saat ini ada utang PRD kepada
rakyat Indonesia yang belum terbayarkan, yakni menempatkan rakyat di
kekuasaan politik.
“Kritik otok kritik kita hari ini adalah kegagalan kita menghantarkan
rakyat merebut kekuasaan politik. Hanya dengan merebut kekuasaan di
tangannya, rakyat bisa membebaskan diri dari belenggu penindasan dan
penghisapan,” kata Web Warouw.
Ia menjelaskan, sejak di bawah rezim kediktatoran Orde Baru hingga
rezim pasca Orde Baru, rakyat Indonesia terpinggirkan dari kekuasaan.
Lebih parah lagi, setelah lepas dari kediktatoran Orde Baru, rakyat
Indonesia justru masuk ke mulut rezim neoliberal atau neo-koloanilistik.
Akibatnya, kata dia, sekalipun terjadi peralihan kekuasaan, tetapi
rakyat belum terbebas dari belenggu penindasan dan penghisapan.
“Inilah utang sejarah kita. Selama rakyat belum berkuasa, maka tugas
sejarah kita belum berakhir. Utang sejarah ini harus kita tunaikan,”
ujarnya dengan nada suara berkobar-kobar.
Sementara itu, Bursah Zarnubi menyinggung kandasnya cita-cita
Proklamasi 17 Agustus 1945 akibat penghianatan elit politik. Mantan
Ketua Umum Partai Bintang Reformasi (PBR) ini mengambil contoh pada
kegagalan pengelolaan ekonomi kita sesuai dengan amanat Proklamasi
kemerdekaan, yakni memakmurkan seluruh rakyat.
“Sekarang ini kemakmuran hanya dinikmati segelintir orang, sekelompok
orang,” ujar Bursah Zarnubi. Bursah Zarnubi, yang saat ini menjabat
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Perhimpunan Gerakan Keadilan (DPP PGK),
mengutip pendapat seorang ekonom, bahwa 90% kekayaan nasional kita
dikuasai oleh kurang-lebih 300-an orang kaya di Indonesia.
Sementara 90% rakyat kita hanya menguasai 10% aset nasional. Bursah
juga menyinggung utang luar negeri yang mencekik leher rakyat Indonesia
dan kehancuran ekonomi akibat perdagangan bebas. “Kita harus berani
mengoreksi sistem ekonomi pasar yang tidak membawa keuntungan bagi
rakyat kita,” katanya.
Karena itu, Bursah mendukung program politik PRD untuk menegakkan
kembali pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan perekonomian nasional Bangsa
Indonesia. Ia juga mendukung langkah PRD memperjuangkan pencabutan semua
produk UU yang pro-asing.
Di tempat yang sama, Ketua Umum PRD Agus Jabo juga menyampaikan
pidato politiknya. Ia menyinggung penghianatan para reformis gadungan
yang telah membajak hasil perjuangan mahasiswa dan rakyat dalam
menggulingkan rezim Orde Baru.
“Dengan berpura-pura berteriak demokrasi dan reformasi,
para reformis gadungan telah mencoleng hasil perjuangan reformasi.
Tindakan mereka mirip dengan tingkah laku kaum borjuis di Revolusi
Perancis,” katanya.
Ironisnya, kata Agus Jabo, begitu berkuasa, para reformis gadungan
itu kemudian merombak struktur kekuasaan ekonomi-politik demi membuka
pintu selebar-lebarnya bagi modal asing. “Secara ekonomi, mereka
kemudian menerapkan sistem neoliberalisme. Kemudian secara politik
mereka memaksakan penerapan demokrasi liberal,” ujarnya.
Agus Jabo mengungkapkan, para reformis gadungan itulah yang kemudian menjelma menjadi ‘borjuis komprador’,
yang kemudian memanfaatkan negara sekedar sebagai instrumen untuk
melayani kepentingan modal asing di Indonesia. Di bawah kekuasaan
borjuis komprador itu, ungkap Agus Jabo, konstitusi hasil Proklamasi,
yakni UUD 1945, dipreteli dan dirombak agar sesuai dengan tuntutan
liberalisme ekonomi. Alhasil, keluarlah puluhan produk UU yang sangat
berbau neokolonialistik.
Agus Jabo menegaskan, konsep demokrasi yang berlaku saat ini, yakni
demokrasi liberal, sangat menyalahi cita-cita pendiri bangsa. Katanya,
demokrasi itu seharusnya menjadi alat bagi rakyat untuk berkuasa secara
politik, ekonomi, dan sosial budaya. “Pada kenyataannya, demokrasi
liberal itu justru menjadi jembatan bagi korporasi asing untuk menguras
kekayaan alam Indonesia, menguasai sumber daya alam nasional,” tegasnya.
Untuk mengakhiri kekuasaan neokolonial ini, Agus Jabo menyerukan
perlunya “persatuan nasional” berbasiskan semua kekuatan politik yang
setia pada cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. “Hanya persatuan
nasional yang bisa menyelamatkan bangsa ini dari kehancuran yang lebih
mendalam dan lebih parah,” tegasnya.
Peringatan HUT PRD ini dirangkaikan dengan peluncuran buku berjudul
“17 Tahun PRD: Sumbangsih Pemikiran untuk Indonesia”. Peluncuran buku
itu ditandai dengan penyerahan secara simbolis puluhan buku oleh Sekjend
PRD, Dominggus Oktavianus, kepada sejumlah tokoh pendiri PRD dan
aktivis pergerakan.
Selain itu, acara HUT PRD ini juga ditandai dengan pemotongan
tumpeng. Tumpeng tersebut diberikan oleh Ketua Umum PRD Agus Jabo
Priyono kepada Ibu Arum, seorang kader PRD DKI Jakarta, dan media Berdikari Online.
Acara kemudian ditutup dengan buka puasa bersama, pementasan lagu-lagu
perjuangan, dan pementasan teater oleh seniman-seniman muda dari Bekasi.
Sementara Ketua PRD Depok, Diddy Kurniawan yang usai acara diwawancarai Depok Interaktif ,
sependapat dengan pernyataan Ketua Umum PRD Agus Jabo Priyono,
bahwasannya sistem Demokrasi yang dijalankan di Indonesia saat ini
sangatlah bertentangan dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan dan
Ideologi Pancasila. “Demokrasi yang dijalankan penguasa dan reformis
gadungan hari ini adalah demokrasi liberal. Ini adalah pengkhianatan
terhadap cita-cita rakyat Indonesia,” ujar Diddy sambil mengangkat
tangan kiri bersama kawan-kawan seperjuangannya. (depokinteraktif/berdikarionline)
Laman
- Beranda
- Sekilas PRD
- Manifesto PRD
- AD/ART PRD
- Mars PRD
- Pembukaan UUD 1945
- Pengurus KPK - PRD Kota Depok
- Program Kerja PRD Depok
- Banner PRD Depok
- Video Dokumentasi PRD
- Hubungi PRD Depok
- Pendaftaran Anggota
- Sekilas Kota Depok
- Rumah Sakit di Depok
- Jaringan Pemkot Depok
- No. Telpon Penting Depok
- Rencana Tata Ruang Wilayah Depok
- Perda Depok
- Perwa Depok
- Puisi Wiji Thukul
- GERAKAN NASIONAL PASAL (GNP) 33 UUD 1945
- PRD Depok - Pemilu 2019 .. SIAP !!!
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar